Pemerintah Kabupaten Takalar mesti peka dan harus lebih aktif dalam penyelesaian konflik antara warga dengan PTPN XIV
Bank Pembangunan Multilateral (MDB) yang didanai oleh pemerintah berisiko memicu ledakan penggunaan PLTU captive yang merusak iklim
“Negara sudah seharusnya menjalankan kewajibannya untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect) warga negaranya”
"Momentum Pilkada 2024 menjadi kesempatan untuk menyuarakan secara intensif isu-isu inklusi agar partai politik dan tokoh-tokoh politik dapat mempertimbangkan keberadaan kelompok marjinal"
Konflik antara warga Polongbangkeng, Takalar dengan PTPN XIV terus berlanjut dan belum dapat solusi dari pemerintah. Warga terus melawan!
“Semoga gurat luka itu menguatkan kita semua untuk terus melawan saat api semangat mulai redup. Bangkitlah jiwanya, bangkitlah badannya. Demi Indonesia Raya teruslah melawan.”
PRT khususnya perempuan menjadi pekerja yang rentan terhadap berbagai bahaya, selain harus menerima kondisi dengan upah rendah
"Pemkot Makassar wajib menghormati hak atas tempat tinggal yang layak bagi warganya, merujuk pada standar norma dan pengaturan Komnas HAM Nomor 11 tentang Hak Atas Tempat Tinggal Layak"
Indonesia memang tidak melakukan eksekusi mati dalam beberapa tahun terakhir, tapi pemberian hukuman mati masih terus terjadi di meja hijau.
Status HIV bukan penyebab mereka sakit, meninggal, hingga bunuh diri. Tetapi ketidakadilan dan diskriminasi sistemik yang mereka hadapi.
Dunia jurnalis dibenturkan dengan beragam aturan mulai regulasi yang represif, pelbagai bentuk kekerasan, hingga penyensoran yang telah menjadi tantangan serius.
Amnesty International Indonesia mencatat sepanjang 2023, terdapat 55 korban dari 49 kasus penyalahgunaan UU ITE. Korban terdiri dari masyarakat sipil, aktivis hingga jurnalis.
Tim Advokasi Penyelamatan Pulau-pulau Kecil (TAPaK) menilai putusan MK harus dijadikan dasar oleh Pemerintah Indonesia untuk menghentikan pertambangan di seluruh pulau-pulau kecil di Indonesia.
Masyarakat Sepaku berhak menentukan masa depan tempat tinggal mereka. Negara wajib memastikan, mereka tak lagi jadi korban aturan yang merugikan dan diskriminatif.
Komite ini berperan penting untuk memastikan perusahaan pers dan platform digital menemukan formula pemberian kompensasi yang berkeadilan.
Warga memiliki bukti kepemilikan tanah berupa SHM, sementara klaim perusahaan hanya berdasarkan HGU yang telah berakhir 31 Desember 2023.
Berbagai hasil riset SETARA Institute menunjukkan masih minimnya upaya perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak-hak kelompok marginal.
Menurut LBH Makassar, tanah-tanah warga diambil paksa melalui tindakan intimidatif dengan kekerasan oleh aparat keamanan sejak tahun 1978
SP Anging Mammiri menyebut, hingga saat ini, ada 150 perempuan nelayan masih terus berjuang mempertahankan ruang kelolanya di pesisir yang terdampak proyek MNP.
Perambahan hutan mengakibatkan bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor yang menjadi ancaman dan merugikan masyarakat.
Dari beragam jenis hambatan yang ditemukan di lapangan, disabilitas intelektual kurang diperhatikan dalam pemilu.
Indonesia peringkat ke-9 negara terparah pada level global. Anak-anak yang terkena dampak menurut data Save The Children.