Makassar – Bollo.id — Inklusi dan demokrasi merupakan pilar yang saling menyangga pelaksanaan pemerintahan yang berorientasi bagi kepentingan bersama rakyat. Berbagai hasil riset SETARA Institute menunjukkan masih minimnya upaya perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak-hak kelompok marginal.
Produk hukum diskriminatif terhadap kelompok marginal terutama minoritas SARA, ragam gender dan seksual, masyarakat adat, disabilitas, hingga perempuan, menjadi refleksi bahwa isu-isu kelompok marginal masih belum diketengahkan sebagai isu bersama dalam agenda pembangunan.
Dengan kata lain, kesempatan dan ruang-ruang yang diberikan kepada kelompok marginal dalam proses pembangunan daerah, baik pada tahap perencanaan, pembahasan, implementasi hingga evaluasi, belum sepenuhnya maksimal.
Sedangkan dalam konteks momentum teknokratis, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 menjadi salah satu kunci untuk memastikan agenda pembangunan daerah yang lebih inklusif terhadap kelompok marjinal.
Selain momentum teknokratis, pemilu serentak 2024 juga menjadi momentum yang tepat dalam meresonansi isu-isu kelompok marginal. Menyuarakan isu-isu kelompok marginal penting digaungkan kepada publik, terutama bakal calon kepala daerah, agar dapat mempertimbangkan keberadaan, pengalaman, dan kebutuhan yang berbeda dari kelompok marginal.
Tidak hanya dalam penyusunan kebijakan agar lebih partisipatif dan inklusif, namun juga memastikan agar produk hukum daerah yang dibuat berpihak pada eksistensi kelompok minoritas dan marjinal. Pentingnya isu itu, tertuang dalam siaran pers SETARA Institute yang diterima redaksi Bollo.id, Jumat, 8 Maret 2024.
Baca juga: Semrawut Pemilu 2024 dan Sederet Kejanggalan di Dalamnya
Sebagai langkah dalam mewujudkan komitmen tersebut, SETARA Institute menyelenggarakan rangkaian peningkatan kapasitas bertema “Merancang Agenda Pemajuan dan Perlindungan Hak-hak Kelompok Marjinal di Sulawesi Selatan”. Kegiatan ini digelar pada tanggal 5 hingga 7 Maret 2024.
Kegiatan ini secara spesifik menyasar kepada kelompok minoritas agama atau kepercayaan, minoritas etnis, disabilitas, ragam gender dan seksual, masyarakat adat, serta berbagai organisasi masyarakat sipil di Provinsi Sulawesi Selatan yang bekerja dalam advokasi isu-isu kelompok marginal.
Selain sebagi forum peningkatan kapasitas, melalui agenda tersebut juga telah terbentuk Koalisi ASPIRASI (Aliansi Masyarakat Sipil untuk Transparasi, Inklusi, dan Demorkasi) Sulsel. Koalisi ini menjadi pelengkap dari Koalisi ASPIRASI di tingkat nasional yang terdiri dari Perludem, Transparency International Indonesia (TII), SETARA Institute, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI).
Bollo.id adalah media independen dan tidak dikuasai oleh investor. Sumber keuangan kami tidak berasal dari industri ekstraktif atau pihak-pihak yang memiliki afiliasi dengan industri tersebut. Dukung kami dengan berdonasi, agar bollo.id terus bekerja demi kepentingan publik.
Donasi melalui: bit.ly/donasibollo
Dari pemetaan masalah dalam kegiatan peningkatan kapasitas tersebut, Koalisi ASPIRASI Sulsel telah menyusun beberapa hal untuk dapat ditindaklanjuti bersama. Pertama, meningkatkan literasi publik untuk menguatkan pemahaman tentang kelompok marginal.
Kedua, mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas ruang-ruang dialog yang konstruktif antara kelompok marginal dengan eksekutif dan legislatif dalam pembahasan agenda-agenda pembangunan daerah dan terakhir, mengintensifkan komunikasi dengan aktor-aktor politik untuk menyalurkan aspirasi kelompok marginal.
Dalam mengakselerasi tujuan bersama itu, kegiatan ini juga menggandeng AJI Makassar. Selain sebagai medium pembelajaran dalam mengkampanyekan isu-isu kelompok marginal dalam ruang-ruang media, pelibatan AJI juga dimaksudkan untuk lebih mengamplifikasi aspirasi kelompok marginal agar lebih diperhatikan terutama oleh aktor-aktor politik yang akan berkontestasi dalam Pilkada 2024.
