Bollo.id — Untuk kesekian kalinya, ratusan warga Polongbangkeng, dari beberapa desa bersama sejumlah Organisasi yang tergabung dalam GRAMT (Gerakan Rakyat Anti Monopoli Tanah) berunjukrasa di depan kantor Bupati dan kantor ATR/BPN Takalar. Mereka, umumnya adalah petani di tanah kelahirannya.
Demonstrasi ini sebagai respons lanjutan, karena warga menganggap hingga kini, tidak ada upaya penyelesaian konflik HGU PTPN XIV Takalar, pasca-aksi pada 5 Maret 2024. “Sudah 40 tahun lamanya tanah-tanah rakyat dirampas oleh PTPN XIV,” kata Rahmad Daeng Rola, warga terdampak sekaligus koordinator dalam aksi itu.
Ratusan pengunjuk rasa memadati dua kantor pelaksana negara pada Rabu, 26 Juni 2024. Warga dalam aksi itu kembali menegaskan menolak perpanjangan HGU PTPN XIV Takalar. “Tanah yang sebelumnya katanya hanya dikontrak selama 25 tahun, namun dalam perjalannya terbit izin HGU tanpa sepengetahuan masyarakat,” tegas Daeng Rola.
“Tahun ini tepatnya pada bulan Juni nanti semua HGU milik PTPN XIV telah berakhir, kami berharap agar HGU tersebut tidak diperpanjang lagi karena kami meminta tanah-tanah warga yang masuk di wilayah HGU PTPN XIV itu dikembalikan kepada rakyat.”
Baca juga:
- Jalan Terjal Petani Takalar Lawan Perampasan Tanah
- Masyarakat Takalar Tuntut Lahannya Dikembalikan PTPN XIV
- Perempuan di Antara Cerobong Asap PTPN XIV
Unjuk rasa di Kantor Bupati Takalar, mendapat respon dari aparatur pemerintah setempat. Ikbal Batong selaku Asisten 1 Bupati Takalar, sempat menemui warga. Dia dicecar pertanyaan dari warga terkait tindak lanjut dari Pemkab Takalar pasca-aksi sebelumnya. Dalam demonstrasi 5 Maret, warga menuntut supaya HGU itu tak diperpanjang.
“Sudah dibicarakan, dan kami berencana untuk membentuk tim untuk fokus menyelesaikan permasalah yang terjadi antara warga dengan PTPN XIV,” kata Ikbal Batong, menjawab pertanyaan warga pengunjuk rasa dalam siaran pers yang diterima redaksi Bollo.id, dari GRAMT.
“Selain itu, Minggu depan kami akan membuat suatu pertemuan yang fokus membahas masalah tersebut, kami juga akan mengundang semua pihak yang terkait seperti PTPN XIV, ATR/BPN Takalar, Polres, Polsek, Camat, Kepala Desa, Warga, dll,” jelas Ikbal Batong.
Unjuk rasa berlanjut
Setelah dialog dengan pihak Pemkab Takalar, massa kemudian bergeser ke kantor ATR/BPN Takalar. Di sana, mereka ditemui langsung oleh Kepala Kantor ATR/BPN, Irfan Tamrin. Warga mempertanyakan perkembangan perpanjangan HGU PTPN XIV, serta pekerjaan tim penyelesaian konflik yang telah dibentuk saat pertemuan yang diselenggarakan oleh Komnas HAM.
“Tidak adapi na masukkan PTPN XIV permohonan perpanjangan HGU kepada kami. Dan terkait dengan upaya penyelesaian konflik yang telah direkomendasikan oleh Komnas HAM, kami siap untuk bekerja melakukan ploting area di tanah-tanah yang bersengketa,” Irfan menerangkan.
Pihak ATR/BPN juga masih menunggu langkah koordinasi, khususnya administrasi dari Pemkab Takalar agar proses selanjutnya berjalan. “Namun sebelum ke situ, Pemkab Takalar terlebih dahulu harus memasukkan surat permohonan kepada kami sesuai prosedural,” Irfan Tamrin menjelaskan ke warga.
Dukung kami
Bollo.id adalah media independen dan tidak dikuasai oleh investor. Sumber keuangan kami tidak berasal dari industri ekstraktif atau pihak-pihak yang memiliki afiliasi dengan industri tersebut. Dukung kami dengan berdonasi, agar bollo.id terus bekerja demi kepentingan publik.
Donasi melalui: bit.ly/donasibollo
Kampanye perlawanan meluas
Rahmat Ariyadi pimpinan FMN Makassar yang terlibat dalam aksi berharap, agar ini bukan hanya sekedar janji dan pertemuan semata. Namun betul-betul dapat menyelesaikan konflik dengan cara mengembalikan tanah-tanah rakyat.
“Sejarah kehadiran pabrik gula di Takalar tidak bisa dipisahkan dengan sejarah perampasan tanah rakyat. Sejak tahun 1978 rakyat telah dirampas tanahnya, dan itu telah melahirkan sebuah penindasan serta pemiskinan struktural terhadap warga Takalar,” katanya.
Rahmat bilang, tidak sedikit dari warga yang mencari profesi lain untuk bertahan hidup. Ada yang menjadi buruh tani di atas tanahnya sendiri atau bahkan ada yang terpaksa meninggalkan tanah kelahirannya hanya sekedar untuk bertahan hidup.
“Sebab di tanah kelahirannya tersebut sudah tidak ada lagi disisakan tanah kepada mereka. Berakhirnya HGU PTPN XIV (9 Juli) harus menjadi momentum bagi warga untuk dapat mendapatkan kembali tanahnya,” tegas Rahmat.
Sebelum aksi berakhir, masyarakat berkonvoi melewati pabrik gula. Konvoi ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas bahwa HGU PTPN XIV akan berakhir bulan Juli 2024. Selain itu, ini juga bertujuan untuk memberikan ultimatum kepada PTPN XIV Takalar untuk tidak memperpanjang HGU-nya serta meminta agar tanah-tanah rakyat dikembalikan.
