Makassar, bollo.id – Koalisi Masyarakat Sipil menyebutkan ada tiga provinsi yang capaian vaksinasinya masih rendah. Karena itu, perlu didorong agar pemerintah menuntaskan vaksinasi pada kalangan kelompok rentan, disabilitas, dan masyarakat adat. Sebab, sebagian masyarakat belum menerima vaksin primer.
Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Vaksinasi bagi Masyarakat Adat dan Kelompok Rentan, Hamid Abidin mengatakan ada tiga provinsi yang capaiannya di bawah rata-rata pencapaian nasional yaitu 86,84 persen. Di antaranya, Provinsi Papua sebesar 30,16 persen, Papua Barat 56,43 persen, dan Maluku 66,98 persen.
“Tiga daerah ini capaian vaksinasi masih tertinggal,” kata Hamid melalui keterangan tertulisnya, Senin 20 Februari 2023.
Menurutnya, pemerintah perlu menjangkau masyarakat yang aksesnya terhadap vaksinasi COVID-19 minim. Sehingga ia berkomitmen untuk membantu menyukseskan vaksinasi di daerah terpencil dan masyarakat adat. Pada 2021, capaian vaksinasi 241.000 dosis, ini lebih tinggi ketimbang Tahun 2022, hanya 56.000 dosis.
Oleh karena itu, koalisi melakukan sosialisasi, edukasi, dan bekerja dengan pelbagai pihak untuk turut memuluskan program vaksinasi di berbagai daerah terpencil. Sosialisasi dan edukasi itu dilakukan karena khalayak sasaran sulit mengakses informasi tentang COVID-19 dan vaksin. Kondisi tersebut pada gilirannya membuat masyarakat adat, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan mudah terpapar informasi sesat dan hoaks.
Sementara, Direktur Lembaga Pembangunan Masyarakat Adat (LPMA), Anita Lulang mengaku masih minimnya capaian vaksinasi di tiga wilayah itu lantaran akses lokasi yang sulit dan vaksin yang mendekati masa kedaluwarsa. Misalnya pada pertengahan Januari lalu stok vaksin minim.
Padahal antusiasme masyarakat cukup baik untuk melakukan vaksinasi. Warga yang datang divaksin meliputi masyarakat adat, warga sekitar, dan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas serta lanjut usia (lansia).
Baca juga: Kronik Persidangan Pelanggaran HAM berat Paniai
“Kita bekerja sama dengan pemerintah mengkoordinasikan permintaan vaksin, distribusi, dan pelaksanaan penyuntikan vaksin,” tutur Anita. Sejak pertengahan Januari lalu, Koalisi sudah menuntaskan vaksinasi 2.000 dosis. Program ini terus berlanjut dengan target baru 1.000 dosis. Hingga kini, total sudah tercapai sekitar 2.800 dosis dari target 3.000 dosis.
Ia pun berharap tidak semua pasokan vaksin yang dikirimkan ke daerah ditujukan untuk booster, karena masih banyak orang belum menerima vaksin primer. Untuk booster, Anita menjelaskan banyak orang membutuhkan produk Sinovac dan Indovac. Karena sebagian besar dari mereka disuntikkan Sinovac sebagai vaksin primernya.
“Jadi, sebelum secara resmi menerapkan booster berbayar dan menetapkan fase endemi. Langkah ini perlu diambil demi menjamin penunaian hak-hak kesehatan warga negara dalam beroleh vaksin COVID-19.”
