Pukul delapan pagi, ruang kelas itu sudah penuh. Tiga puluh anak duduk berderet di bangku kayu. Di papan tulis, sisa tulisan pelajaran kemarin belum terhapus. Mereka menunggu guru yang belum tentu datang.
Di UPT SD Negeri 37 Bangkala, Dusun Parang Benrong, Kecamatan Bangkala, Jeneponto, hari sekolah tak selalu berarti belajar. Dalam sepekan, guru paling sering hanya datang tiga kali—kadang bahkan dua. Jika hujan turun sejak subuh, anak-anak sudah mafhum: hari itu besar kemungkinan mereka akan pulang lebih cepat.
Letaknya sekitar 14 kilometer dari poros utama Jeneponto. Namun dari desa menuju dusun, perjalanan masih harus ditempuh sekitar 7 kilometer lagi melalui jalan terjal dan berbatu—akses yang membuat sekolah seolah jauh dari jangkauan, bukan hanya secara jarak, tetapi juga perhatian.
Bollo.id adalah media independen dan tidak dikuasai oleh investor. Sumber keuangan kami tidak berasal dari industri ekstraktif atau pihak-pihak yang memiliki afiliasi dengan industri tersebut. Dukung kami dengan berdonasi, agar bollo.id terus bekerja demi kepentingan publik.
Donasi melalui: bit.ly/donasibollo
Sekolah Tanpa Guru
Mawar, nama samaran, siswa kelas VI UPT SD Negeri 37 Bangkala, didampingi keluarganya, menceritakan kondisi yang telah mereka alami selama bertahun-tahun. Ia mengatakan, kehadiran guru di sekolah tidak menentu dan jauh dari rutinitas seperti di sekolah pada umumnya.
Aktivitas belajar mengajar berjalan tanpa jadwal yang pasti. Dalam sepekan, kata Mawar, guru paling lama hanya datang tiga kali untuk mengajar.
“Biasanya guru masuk tiga kali dalam seminggu. Tapi tidak pernah dijelaskan kenapa hari lain tidak masuk,” ujar Mawar usai mengikuti kegiatan belajar bersama relawan Himpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia Nuku (HIPMIN) Makassar, Jumat (30/1/2026).
Di UPT SD Negeri 37 Bangkala, hanya sekitar empat guru yang bergantian mengajar. Sekolah itu berdiri di Dusun Parang Benrong, sementara para guru menetap di luar dusun.
Pada musim hujan, situasinya kian memburuk. Mawar mengatakan, nyaris tak ada guru yang datang mengajar. Selain jarak yang cukup jauh, akses menuju dusun sangat sulit dilalui. Jalan belum pernah diaspal selama puluhan tahun, membuatnya licin dan berbahaya ketika hujan turun.
“Guru tinggalnya di luar dusun. Biasanya masuk jam 8 pagi, pulang jam 11. Mungkin karena terlalu jauh, jadi jarang masuk. Kalau hujan, hampir pasti tidak datang,” kata Mawar.
Sekolah itu hanya memiliki tiga ruang kelas. Namun, kegiatan belajar mengajar kerap digabung dalam satu ruangan. Siswa dari kelas I hingga kelas VI belajar bersama dalam kondisi serba terbatas—situasi yang memperlihatkan betapa jauhnya kualitas pendidikan di pelosok Jeneponto dari standar yang layak.
Mawar dan teman-temannya telah bertahun-tahun bertahan dalam kondisi tersebut. Perkampungan yang berada di wilayah pegunungan itu menjadi cermin ketimpangan pendidikan yang belum mampu dijawab negara.
“Semua kelas digabung, dari kelas satu sampai kelas enam. Jumlah siswa sekitar tiga puluh orang yang masih rutin masuk,” ujar Mawar.
“Biasa 1 hari itu satu guru ji yang masuk. Begitu terus dan sudah lama begitu,” ujar Devi menambahkan.
Mawar, anak seorang petani, menyimpan keinginan sederhana: merasakan suasana sekolah seperti anak-anak pada umumnya—guru yang hadir setiap hari, jadwal belajar yang pasti dan tepat waktu, fasilitas yang memadai, serta lingkungan yang mendorong semangat belajar.
Namun kenyataan berkata lain. Mawar menuturkan, banyak anak di Dusun Parang Benrong akhirnya putus sekolah karena proses belajar yang tidak berjalan semestinya. Kondisi itu membuat sebagian orang tua memilih anak-anak mereka membantu di kebun ketimbang terus bersekolah.
Tak sedikit pula siswa yang telah lulus dari kelas VI tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Keterbatasan ekonomi, ditambah buruknya kualitas pembelajaran, menjadi alasan utama. Situasi ini memperlihatkan rapuhnya fondasi pendidikan di wilayah tersebut.
“Kami ingin sekolah setiap hari, seperti anak-anak di luar dusun. Ada guru terus, sekolahnya juga lengkap,” ujar Mawar, penuh harap.
Di tengah keterbatasan itu, kehadiran relawan dari Himpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia Nuku (HIPMIN) Makassar menjadi titik terang. Bagi Mawar dan teman-temannya, para relawan bukan sekadar pengajar, tetapi juga sumber motivasi untuk tetap bertahan dan melanjutkan pendidikan.
Mawar mengaku, kehadiran relawan HIPMIN Makassar telah menghidupkan kembali semangat belajar mereka. Setidaknya, mereka bisa merasakan kegiatan belajar yang lebih rutin, meski hanya berlangsung dalam waktu terbatas.
“Kalau tidak ada kakak-kakak dari HIPMIN yang datang, mungkin kami akan terus begini. Belajarnya tidak setiap hari,” kata Mawar.
Kondisi disparitas pendidikan di pelosok Jeneponto ini juga diakui Kepala Dusun Parang Benrong, Abdul Madjid. Ia menyebut, sebagian besar anak-anak di wilayahnya tidak mampu melanjutkan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi.
Menurut Abdul, hingga saat ini hanya satu orang dari dusun tersebut yang berhasil menempuh pendidikan hingga sarjana. Selebihnya, mayoritas berhenti di tingkat sekolah dasar, atau paling jauh di jenjang SMP/MTs.
“Di sini rata-rata anak-anak putus sekolah karena kurangnya akses dan kondisi ekonomi. Kalau mereka berpikir untuk lanjut sekolah, pasti terbentur biaya orang tua,” ujar Abdul.
Ia menambahkan, tak sedikit anak yang sebenarnya ingin melanjutkan pendidikan, tetapi memilih berhenti karena merasa kasihan kepada orang tua yang tidak mampu membiayai.
“Biasanya setelah lulus SD atau lanjut sampai MTs, mereka berhenti. Mereka tidak tega membebani orang tua,” lanjutnya.
Data memperkuat potret tersebut. Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan mencatat, rata-rata lama sekolah (RLS) di Kabupaten Jeneponto pada 2024 merupakan yang terendah di tingkat kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, yakni hanya 7,01 tahun.
Angka ini menunjukkan bahwa penduduk usia 25 tahun ke atas di Jeneponto rata-rata hanya menempuh pendidikan hingga kelas VII SMP. Artinya, sebagian besar belum menyelesaikan program wajib belajar 12 tahun secara utuh.
Sementara itu, data Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikbud per 5 Maret 2025 mencatat, Kabupaten Jeneponto masuk dalam lima besar daerah dengan jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) tertinggi, mencapai 13.340 orang—sebuah angka yang menegaskan bahwa krisis pendidikan di wilayah ini masih jauh dari kata selesai.
Jalan Rusak, Pendidikan Tersendat
Selain faktor ekonomi, Abdul Madjid menyoroti persoalan mendasar lain: akses pendidikan yang timpang akibat tenaga pendidik yang tidak menetap di dusun serta buruknya infrastruktur jalan.
Bagi warga Dusun Parang Benrong, jalan bukan sekadar penghubung, melainkan hambatan utama. Kondisinya yang terjal dan belum diaspal membuat aktivitas pendidikan tersendat—baik bagi siswa maupun guru.
“Selama ini kegiatan belajar sering tidak sesuai jadwal, apalagi saat musim hujan. Kecuali ada guru yang mau menginap di sini. Tapi kenyataannya tidak, karena mereka tinggal di luar dusun,” ujar Abdul.
Keterbatasan fasilitas juga membuat guru enggan menetap. Akibatnya, proses belajar mengajar berlangsung sporadis—hanya pada waktu-waktu tertentu dalam sepekan.
“Hambatan utama anak-anak di sini memang guru. Sebenarnya mereka juga mau datang, tapi akses jalan yang sulit membuat mereka terkendala. Kalau hujan, motor tidak bisa lewat. Anak-anak biasanya menunggu sampai jam sembilan. Kalau gurunya tidak datang, mereka pulang,” tuturnya.
Tak jarang, kata Abdul, guru datang ketika siswa sudah lebih dulu meninggalkan sekolah.
Kondisi ini berdampak panjang. Untuk menamatkan pendidikan hingga tingkat SMA saja masih bisa dihitung dengan jari, apalagi melanjutkan ke perguruan tinggi. Hingga kini, baru satu orang di dusun tersebut yang berhasil meraih gelar sarjana.
“Kalau di sini, hanya satu orang yang sarjana. Anak-anak sekarang setelah tamat SD masuk SMP, tapi ada juga yang baru setahun sudah mengeluh. Mereka tidak sanggup berjalan kaki. Punya motor pun percuma, kalau hujan tidak bisa dipakai,” jelasnya.
Ia menambahkan, sekitar 60 persen anak di dusun itu tidak menamatkan pendidikan dan memilih menikah di usia muda. Sebagian berhenti di SMP, bahkan ada yang setelah lulus langsung menikah.
“Kalau jalan diperbaiki dan listrik masuk, pasti ada perkembangan. Sekarang ini mereka masih tertinggal,” kata Abdul.
Berdasarkan data yang diakses pada Rabu, 11 Februari, melalui situs Kemendikdasmen, UPT SD Negeri 37 Bangkala tercatat memiliki akreditasi C. Jumlah tenaga pengajar sebanyak sembilan orang, dengan total siswa 62 orang—terdiri dari 28 laki-laki dan 34 perempuan.
Sekolah ini memiliki enam rombongan belajar, namun hanya didukung tiga ruang kelas. Fasilitas penunjang seperti perpustakaan dan laboratorium tidak tersedia. Kegiatan belajar mengajar dijalankan pada pagi hari selama enam hari dalam sepekan. Akses internet dan sumber listrik juga belum tersedia, meski luas lahan sekolah mencapai sekitar 5.000 meter persegi.
Dalam aspek pembelajaran, data Kemendikdasmen mencatat rasio siswa per rombongan belajar sebesar 11, rasio rombongan belajar terhadap ruang kelas 2, serta rasio siswa terhadap guru 7. Seluruh guru tercatat memiliki kualifikasi (100 persen), namun baru sekitar 33,33 persen yang tersertifikasi. Adapun persentase guru berstatus PNS mencapai 55,56 persen, dengan seluruh ruang kelas dikategorikan layak (100 persen).
Meski secara administratif sejumlah indikator terlihat terpenuhi, kondisi di lapangan menunjukkan realitas yang berbeda. Keterbatasan akses dan infrastruktur tetap menjadi penghambat utama berlangsungnya proses pendidikan yang layak.
Abdul Madjid mengungkapkan, pembangunan infrastruktur jalan sebenarnya sempat dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto pada 2024. Namun, rencana tersebut tidak terealisasi setelah anggaran APBD 2025 dialihkan.
Ia berharap pemerintah memberi perhatian serius terhadap kondisi di Dusun Parang Benrong, khususnya pada akses pendidikan. Upaya dan harapan warga, kata dia, telah berlangsung bertahun-tahun, tetapi perubahan yang dirasakan masih belum berarti.
Terpisah, Wakil Bupati Jeneponto, Islam Iskandar, saat dikonfirmasi mengenai kondisi siswa di Dusun Parang Benrong—yang menghadapi aktivitas belajar mengajar tidak maksimal serta ancaman putus sekolah akibat akses pendidikan yang terbatas—mengaku akan segera menindaklanjuti persoalan tersebut.
Ia menyebut telah menginstruksikan dinas terkait untuk memastikan kondisi di lapangan. “Siap, segera kami tindaklanjuti dan laporkan hasilnya,” tulisnya dalam pesan singkat.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, Iqbal Andi Nadjamudin, pada Senin, 9 Februari, sempat menjanjikan akan memberikan data terkait jumlah siswa putus sekolah di berbagai jenjang, termasuk di Dusun Parang Benrong.
“Bisa besok,” ujarnya singkat saat itu.
Namun, ketika dikonfirmasi kembali, Iqbal mengaku belum sempat meminta data terbaru dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
“Belum sempat saya minta data yang terbarunya di Kemendikdasmen,” katanya.
Hingga berita ini diturunkan, bollo.id juga telah berupaya menghubungi Kepala Sekolah UPT SD Negeri 37 Bangkala untuk meminta konfirmasi terkait aktivitas belajar mengajar di sekolah tersebut. Namun, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.
Akses Pendidikan yang Timpang
Akses pendidikan yang tidak memadai menjadi penghambat utama tumbuhnya motivasi belajar siswa. Di Dusun Parang Benrong, pembangunan jalan bukan sekadar kebutuhan infrastruktur, melainkan urat nadi yang menentukan kelangsungan aktivitas pendidikan.
Selama puluhan tahun, akses jalan menuju dusun ini seolah luput dari perhatian negara. Dampaknya tidak hanya dirasakan pada sektor pendidikan, tetapi juga menghambat warga dalam mengakses layanan kesehatan serta menjalankan aktivitas ekonomi.
Janji yang Tak Pernah Tiba
Pada 2024, saat Junaidi Bakri menjabat sebagai Penjabat Bupati Jeneponto, ia bersama rombongan sempat meninjau langsung kondisi Dusun Parang Benrong. Usai mendengar keluhan warga, pemerintah daerah bersama DPRD mengusulkan pembangunan jalan sepanjang 2 kilometer sebagai tahap awal, yang direncanakan masuk dalam RAPBD Tahun Anggaran 2025.
Namun, rencana tersebut tak kunjung terealisasi. Alokasi anggaran untuk pembangunan jalan justru dialihkan.
Kepala Dusun Parang Benrong, Abdul Madjid, membenarkan hal itu. Ia mengaku mendapat informasi dari aparat desa bahwa anggaran pembangunan jalan telah dialihkan, meski belum diketahui secara pasti peruntukannya.
“Informasi dari Babinsa Desa Gunung Silanu, anggaran jalan di Parang Benrong sudah dialihkan. Tapi belum jelas dialihkan ke mana,” ujar Abdul saat diwawancarai pada 2025 lalu.
Abdul Madjid menjelaskan, anggaran pembangunan jalan di Dusun Parang Benrong sebelumnya diperkirakan mencapai Rp1,5 miliar. Bahkan, pemerintah berencana menambah sekitar Rp500 juta untuk pembangunan saluran air.
Kabar pengalihan anggaran itu, kata Abdul, datang seperti pukulan. Ia mengaku terkejut sekaligus terpukul, terlebih karena informasi pembangunan jalan tersebut telah lebih dulu ia sampaikan kepada warga—yang selama puluhan tahun menantikan perubahan.
“Waktu dengar itu, saya seperti kehilangan kesadaran. Saya sudah terlanjur sampaikan ke warga bahwa jalan akan dibangun. Hampir semua sudah tahu. Tapi ketika ternyata dibatalkan, semangat mereka langsung turun lagi,” ujarnya.
Peristiwa ini, menurut Abdul, semakin menguatkan keyakinan warga bahwa mereka kerap luput dari perhatian pemerintah. Hidup tanpa akses jalan layak dan listrik selama bertahun-tahun membuat mereka merasa tertinggal.
“Seakan-akan kami ini tidak diperhatikan. Sudah hampir ratusan tahun kami belum punya listrik dan jalan yang layak,” katanya.
Mewakili warga Parang Benrong, Abdul berharap pemerintah daerah membuka kembali ruang empati dan mengembalikan alokasi anggaran tersebut untuk pembangunan jalan di dusunnya.
“Kalau bupati punya kepedulian kepada masyarakat kecil seperti kami, saya mewakili warga berharap anggaran yang sudah direncanakan itu bisa dikembalikan. Kami hanya ingin pemerintah bisa merasakan apa yang kami rasakan,” tuturnya.
Pada Jumat, 20 Desember 2024, saat mengakhiri masa jabatannya sebagai Penjabat Bupati Jeneponto, Junaidi Bakry sempat menyampaikan harapannya agar pembangunan jalan di Dusun Parang Benrong dapat segera direalisasikan.
“Kita berharap pembangunan jalan ini bisa dimulai tahun depan,” ujarnya.
Namun, hingga kini realisasi tersebut belum juga terwujud. Wakil Bupati Jeneponto, Islam Iskandar, menyebut persoalan anggaran pembangunan jalan berada di tangan pimpinan daerah.
“Iya, saya coba koordinasikan. Tapi untuk kebijakan anggaran sekarang ada di Pak Bupati,” katanya, Selasa, 11 Februari.
Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jeneponto, Irmawati Zainuddin, mengungkapkan bahwa anggaran jalan yang semula direncanakan untuk Dusun Parang Benrong justru dialihkan ke wilayah lain.
“Kalau soal itu nanti saya tanyakan ke tim banggar yang membidangi Dinas PU. Karena memang, jujur saja, kemarin Pak Bupati tidak mengalokasikan ke Gunung Silanu, tetapi ke Desa Palantikang,” ujar Irmawati, 26 September 2025.
Dusun Parang Benrong sendiri dihuni sekitar 100 kepala keluarga, dengan jumlah penduduk sekitar 228 jiwa. Sebagian besar warga menggantungkan hidup sebagai petani jagung, yang menjadi sumber penghasilan utama.
Selain itu, tanaman seperti sukun juga banyak ditemukan di kebun-kebun warga. Namun, hasilnya lebih sering dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, bukan sebagai komoditas ekonomi utama seperti jagung.
Hasil panen jagung dari Dusun Parang Benrong harus didistribusikan hingga ke pusat kabupaten. Untuk mencapainya, warga terpaksa menuruni jalanan terjal menggunakan sepeda motor rakitan—satu-satunya alat yang mampu menembus medan berbatu dan licin.
Penggunaan mobil hampir tak pernah menjadi pilihan. Selain akses jalan yang sulit dilalui, biaya transportasi yang tinggi juga menjadi pertimbangan berat bagi warga.
Kehidupan di kampung tua itu berjalan dalam keterbatasan. Aktivitas sehari-hari dipenuhi kesulitan, dari mengakses pendidikan hingga memenuhi kebutuhan dasar. Selama puluhan tahun, listrik pun belum menjangkau wilayah ini.
Kepala Dusun Parang Benrong, Abdul Madjid, mengungkapkan bahwa sejak dusunnya dimekarkan dari Dusun Bira-bira sekitar 2007, pembangunan infrastruktur seperti jalan dan listrik nyaris tak tersentuh perhatian pemerintah.
“Saya merasakan langsung kondisi di sini bersama warga, terutama soal jalan dan listrik. Orang-orang tua di sini bilang, Parang Benrong ini yang pertama didirikan di wilayah Gunung Silanu. Tapi justru dusun-dusun yang baru dimekarkan sekarang sudah lebih baik pembangunannya,” ujar Abdul saat ditemui di Dusun Parang Benrong, Rabu (31/1/2024).
“Saya pernah bertanya kepada orang tua, kenapa kampung ini seperti tidak dikenal oleh pemerintah di atas—baik kabupaten maupun provinsi. Mereka bilang, selama ini Parang Benrong dianggap sebagai kawasan hutan lindung. Padahal kampung ini sudah ada lebih dulu dibandingkan kampung lain. Tapi sampai sekarang belum juga tersentuh pembangunan,” ujar Abdul Madjid.
Ia menjelaskan, warga telah menempati kawasan Parang Benrong sejak sebelum 1945. Namun, hingga kini, mereka merasa belum sepenuhnya merasakan kemerdekaan seperti yang dicita-citakan bangsa.
Rasa harap itu terus menggema di tengah warga—keinginan sederhana untuk hidup layak, namun kerap terasa jauh dari jangkauan. Mereka hidup di wilayah yang, ironisnya, berada di daerah yang kerap disebut berkembang pesat di Indonesia timur.
“Kasihan warga Parang Benrong. Sudah sekian lama Indonesia merdeka, tapi kami seperti belum merasakan apa arti merdeka itu,” ungkapnya.
Di tengah keterbatasan, warga tetap bertahan. Saat malam tiba, kehidupan seolah berhenti dalam gelap. Tanpa listrik, aktivitas hanya mengandalkan alat penerangan seadanya.
“Kalau sudah masuk magrib, kami bahkan tidak bisa melihat wajah satu sama lain. Makan tanpa lampu, hidup dalam gelap. Saya sendiri puluhan tahun belum pernah merasakan listrik. Kami hanya berharap ada perhatian dari pemerintah,” katanya.
Kondisi itu bahkan berisiko pada keselamatan. Dalam keadaan darurat, keterbatasan cahaya membuat warga kesulitan memastikan kondisi orang yang sakit.
“Kalau ada yang sakit, kadang kami ragu apakah dia masih hidup atau tidak, karena tidak bisa melihat. Hanya pegang hidungnya untuk memastikan napasnya masih ada. Senter pun terbatas, kalau baterainya habis, sulit untuk mengisi ulang,” ujarnya.
Situasi tak kalah sulit dialami perempuan yang tengah hamil atau hendak melahirkan. Akses jalan yang berat membuat bantuan medis sulit dijangkau. Tak jarang, warga harus menghadapi persalinan di tengah perjalanan.
Bagi warga Parang Benrong, melahirkan di jalan bukan lagi peristiwa luar biasa, melainkan kenyataan yang berulang.
Harapan terhadap tenaga kesehatan pun terbatas. Bidan atau petugas medis jarang bisa menjangkau dusun tersebut, dengan alasan masih harus melayani pasien di tempat lain—menambah panjang daftar ketimpangan yang mereka rasakan.
“Apalagi kalau ada yang melahirkan, itu yang paling menyakitkan. Mau dibawa ke puskesmas pakai motor sulit karena jalan rusak. Kalau pakai mobil, jalannya naik turun dan berbahaya. Akibatnya, banyak yang melahirkan di tengah jalan. Sudah sering terjadi, mungkin sekitar sepuluh orang,” tutur Abdul Madjid.
Ia menjelaskan, jarak Dusun Parang Benrong ke Puskesmas Kapita sekitar 15 kilometer. Medan yang berat membuat perjalanan menjadi panjang dan berisiko, terutama dalam kondisi darurat.
“Rata-rata yang melahirkan di jalan karena jaraknya jauh. Bidan kadang diminta datang ke sini, tapi kalau sedang menangani pasien lain, mereka tidak bisa datang,” ujarnya.
Di sisi lain, untuk bertahan hidup, warga memanfaatkan lahan yang ada dengan menanam jagung. Mayoritas penduduk Dusun Parang Benrong menggantungkan hidup sebagai petani jagung.
Namun, persoalan tak berhenti di situ. Distribusi hasil panen menjadi tantangan besar, terutama saat musim hujan. Akses jalan yang berubah menjadi lumpur membuat kendaraan sulit masuk ke dusun.
“Kalau musim hujan begini, mobil tidak bisa masuk, terutama untuk angkut jagung. Jalan jadi lumpur. Kalau musim kemarau masih mending, tapi kalau hujan sudah tidak bisa dilewati,” kata Abdul.
Akibatnya, warga kerap menunda distribusi hasil panen hingga jalan kembali kering. Penundaan itu berdampak pada kualitas hasil panen yang menurun.
“Kalau panen, kami harus tunggu jalan kering baru bisa dibawa turun. Biasanya hasil panen bisa 4 sampai 5 ton, tapi saat dijual tinggal sekitar 2 ton karena sebagian sudah rusak dimakan ulat,” lanjutnya.
Bagi Abdul, ketertinggalan yang dialami dusunnya bukan semata soal geografis, melainkan juga akibat minimnya keberpihakan dan dukungan pemerintah, terutama dalam sektor pendidikan—yang hingga kini masih menjadi persoalan paling mendasar bagi masa depan anak-anak Parang Benrong.
Cita-cita yang Terlalu Sederhana
Di ruang kelas kecil itu, Mawar masih duduk bersama teman-temannya. Ia tahu tak semua temannya akan melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya. Sebagian mungkin berhenti membantu orang tua di kebun. Sebagian mungkin menikah lebih cepat dari yang mereka bayangkan.
Namun setiap pagi, mereka tetap datang. Duduk. Menunggu.
Di Parang Benrong, cita-cita terbesar bukan menjadi dokter atau insinyur. Cukup sekolah setiap hari. Permintaan itu terdengar sederhana. Tapi hingga kini, ia masih menjadi sesuatu yang belum bisa dipenuhi negara.
Editor: Kamsah Hasan
