Makassar, bollo.id – Proyek pembangunan sirkuit Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) masih menyisakan masalah.
Hingga kini masih ada tanah masyarakat yang belum dibebaskan. Padahal sirkuit Internasional Mandalika sudah mulai digunakan sejak Tahun 2021.
“Masyarakat korban proyek punya hak untuk menuntut pemulihan hak hidupnya,” kata Koalisi Pemantau Pembangunan Infrastruktur Indonesia (KPPII), Muhammad Al Amin dalam keterangan tertulisnya yang diterima Bollo.id, Jumat 3 Maret 2023.
Pemerintah membangun sirkuit Mandalika di atas lahan bersengketa. Namun, masyarakat dibatasi untuk menuntut pemulihan hak-haknya.
Bahkan, Amin melihat tak ada upaya serius dari Indonesia Tourism Development Coporation (ITDC) dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) untuk menyelesaikan sengketa tanah di lokasi Mandalika.
Ironisnya, sebanyak 500 pasukan Brimob dari Kepolisian Daerah NTB dikerahkan, dengan dalih untuk pengamanan menjelang World Superbike pada Maret 2023.
Amin menilai pengerahan pasukan Brimob dan tim sniper di kawasan Mandalika sebagai bentuk intimidasi dan teror terhadap korban proyek itu. Karena itu, KPPII mendesak Kepala Kepolisian RI, Listyo Sigit Prabowo menarik seluruh anggotanya.
“Seharusnya pemerintah menuntut AIIB dan ITDC. Bukan meneror warga yang memperjuangkan haknya,” tutur Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan ini.
Bahkan, kata Amin, masyarakat yang getol menyuarakan haknya dihubungi oleh polisi militer dan intelijen agar berhenti melakukan protes.
Baca juga: Pelanggaran HAM Berbasis Gender Mendominasi di Sulsel
Komandan Brimob Polda NTB, Komisaris Besar Polisi Komaruz Zaman membantah jika personel yang diturunkan untuk meneror masyarakat setempat.
Menurutnya, pasukan Brimob yang dikerahkan untuk memantau situasi tanda-tanda teror, kerusuhan, dan bencana alam.
“Pengerahan penembak jitu diperlukan untuk membantu mengamankan situasi untuk acara World Siperbike,” ucap Komaruz.
