Makassar, bollo.id – Aliansi Sulawesi Terbarukan menolak pembangunan energi fosil untuk smelter nikel di Sulawesi. Pasalnya, akan menimbulkan masalah lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat.
“Ini juga bisa meningkatkan jumlah emisi karbon sehingga memperparah krisis iklim yang sedang terjadi di dunia,” ucap Muhammad Al Amin, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan dalam keterangan tertulisnya, Jumat 17 Februari 2023.
Di Sulawesi, sudah berdiri 10 smelter nikel yang tersebar di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan. Untuk menggerakkan seluruh smelter ini, lanjut dia, perusahaan-perusahaan Cina telah membangun beberapa Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang total kapasitasnya mencapai 5.520 MW atau 5,5 GW.
Baca: Hidup di Tengah Gempuran Tambang Nikel: Cerita Nelayan Luwu Timur ‘Terciprat’ Limbah [1]
Artinya masih dibutuhkan 3,5 GW listrik untuk menggerakan seluruh smelter nikel di Sulawesi dan Maluku Utara. Karena masih ada beberapa perusahaan Cina yang berencana membangun smelter baru di Sulawesi. Sehingga, ini merupakan alarm bagi iklim dunia, hutan, pesisir laut, dan kehidupan masyarakat di Sulawesi.
“Berapa ton karbon yang dikeluarkan PLTU ini setiap hari?. Berapa ratus ribu hektare hutan hujan yang harus dirusak?,” tutur dia. “Kami menolak pembangunan energi fosil untuk smelter nikel di Sulawesi.”
Amin pun meminta kepada pemerintah agar merevisi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
Karena, saat ini Pulau Sulawesi menjadi sasaran pembangunan PLTU untuk menopang kawasan-kawasan industri smelter nikel di Sulsel, Sulteng, dan Sultra. Ia memprediksi bahwa pembangunan pembangkit listrik batu bara akan semakin masif di Sulawesi.
Apalagi pemerintah dan beberapa perusahaan Cina sedang berencana membangun PLTU di Sulawesi sebesar 9 GW. Pembangunan ini untuk mempercepat industrialisasi nikel di Sulawesi dan Maluku Utara. Akibatnya, kerusakan hutan hujan, sungai, pesisir, dan laut juga akan semakin meningkat di masa depan.
“Kami tidak bisa bayangkan kalau di jantung Sulawesi akan berdiri banyak sekali PLTU dan smelter nikel. Bagaimana masa depan ekosistem hutan dan kehidupan masyarakat di Sulawesi,” katanya.
Sementara, Direktur Eksekutif Walhi Sulteng, Sunardi Katili, mengaku pihaknya telah menginvestigasi di Morowali Utara dan menemukan kerusakan yang begitu masif akibat aktivitas smelter nikel dan PLTU.
Temuan itulah yang mendorong terbentuknya aliansi bersama WALHI Sulsel dan Sultra untuk bersama-sama menghentikan pembangunan smelter nikel baru dan PLTU atau pembangkit listrik tenaga fosil di Sulawesi.
“Kami melihat kerusakan ekosistem hutan, terumbu karang, pencemaran laut, perusakan sumber-sumber air masyarakat itu diakibatkan deforestasi dan pembuangan limbah pabrik smelter ke laut,” tutur Sunardi.
Aliansi Sulawesi Terbarukan dibentuk oleh tiga organisasi lingkungkungan hidup di Pulau Sulawesi yaitu Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Tengah, WALHI Sulawesi Selatan, dan WALHI Sulawesi Tenggara.
