Bollo.id – Polisi jadi pelaku utama pelanggaran HAM, militer merambah ruang sipil, dan warga yang mempermasalahkan itu malah dikriminalisasi. Itu temuan Catatan Akhir Tahun 2025 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar yang menyimpulkan demokrasi Indonesia sudah berubah menjadi distopia.
Dari 212 permohonan bantuan hukum sepanjang tahun ini, 78 persennya—157 kasus—adalah pelanggaran struktural yang melibatkan aktor negara. Polri tercatat sebagai pelaku terbanyak dengan 58 kasus, melonjak 190 persen dibandingkan 2024.
“Sepanjang pendampingan, hampir tak ada pemohon yang tak mengalami kekerasan. Ini mengindikasikan praktik-praktik kekerasan tidak pernah habis di kepolisian,” kata Hutomo Mandala Putra, Koordinator Hak Sipil dan Politik LBH Makassar, Rabu, 24 Desember 2025, lewat siaran pers yang diterima Bollo.id.
Bollo.id adalah media independen dan tidak dikuasai oleh investor. Sumber keuangan kami tidak berasal dari industri ekstraktif atau pihak-pihak yang memiliki afiliasi dengan industri tersebut. Dukung kami dengan berdonasi, agar bollo.id terus bekerja demi kepentingan publik.
Donasi melalui: bit.ly/donasibollo
Polisi, Pengadilan, dan Bisnis
Kasus fair trial mencapai angka tertinggi: 39 kasus, dua kali lipat tahun lalu. Semua melibatkan polisi. Itu sejalan dengan peringkat Indonesia di World Justice Project 2025 yang turun lagi: 69 dari 143 negara.
Di Kawasan Industri Bantaeng (KIBA), LBH menangani 21 kasus perburuhan. PT Huadi Nickel Alloy Indonesia (HNAI) diduga menerapkan kerja 12 jam per shift tanpa istirahat, upah lembur cuma 40 persen. Akibatnya, 1.962 buruh di-PHK massal usai protes tunggakan Rp1,2 miliar.
Tapi putusan Pengadilan Hubungan Industrial Makassar memenangkan perusahaan. “Bukti peradilan bukan benteng HAM, tapi alat normalisasi pelanggaran,” kata Direktur LBH Makassar Abdul Azis Dumpa.
Korban lainnya: 9.010 warga di Desa Borong Loe dan Papan Loe terdampak pencemaran smelter nikel. Sementara di Kecamatan Rampi, Luwu Utara, 17 warga dikriminalisasi karena melawan tambang emas 12.010 hektar yang mengancam 3.436 jiwa masyarakat adat.
“Kalau gunung-gunung itu dihancurkan, berarti pemukiman dan pertanian Rampi tidak layak huni. Ini sama saja menyuruh kami keluar dari tanah kami sendiri,” kata seorang tokoh adat.
Militer di Jalanan
Revisi UU TNI yang disahkan tahun ini mulai terasa. 24 April, TNI tangkap 40 orang kasus penipuan digital—padahal itu wewenang Polri. 20 Agustus, TNI ikut pengamanan protes PBB di Bone. 29 Agustus, TNI turun jaga demonstrasi di Makassar.
“Keterlibatan TNI memperbesar potensi pelanggaran HAM dan penyempitan ruang sipil. Dengan kultur perangnya, impunitas TNI makin kokoh,” kata Hutomo.
Bulan itu juga jadi momen hitam. Pasca-protes akbar Agustus, ratusan aktivis dikepung. LBH mencatat penangkapan acak, penganiayaan, pemaksaan pengakuan. Dua kasus penyiksaan terkonfirmasi.
Perempuan, Anak, Doxing
Bidang perempuan dan anak LBH menangani 46 kasus struktural—25 di antaranya kekerasan terhadap perempuan. Sebelas kasus adalah kekerasan seksual, pelakunya mulai oknum BNN hingga kakak kandung.
Ruang digital juga jadi medan baru. Dua perempuan—Chiki dan Zara—jadi korban doxing usai unggahan protes. Identitas mereka disikat, data pribadi disebar. Polisi tak juga memberi perlindungan.
“Korban justru dipaksa melindungi diri sendiri. Beban ditimpakan pada korban, bukan sistem,” kata Aziz.
Di garis depan konflik sumber daya alam, perempuan juga yang paling rawan. Haslilin di Tamalanrea dikriminalisasi karena tolak tambang. Tiga buruh perempuan HNAI mengalami keguguran.
Solidaritas yang Tumbuh
Tapi di tengah itu, LBH Makassar sengaja catat satu fenomena: solidaritas warga. Buruh HNAI boikot produksi 16 hari, tahan 6.000 ton feronikel senilai Rp106 miliar. Petani Polongbangkeng reklamasi lahan dengan menanami padi dan jagung. Masyarakat adat Rampi gelar musyawarah lintas desa.
“Ini bukan sekadar perlawanan. Ini upaya mempertahankan demokrasi substantif. Ketika negara gagal, rakyat yang saling berdiri,” kata Azis.
Data LBH menunjukkan 1.013 orang menerima layanan mereka. Mayoritas pemohon: miskin kota (54 kasus), perempuan (44 kasus), buruh (22 kasus). Penghasilan sebagian besar: Rp500.000-3.000.000 per bulan.
7 Tuntutan LBH Makassar
Laporan itu ditutup dengan tujuh tuntutan: hentikan represi dan kriminalisasi, reformasi polri secara sistemik, tunda revisi KUHAP, cabut Perkap 10/2025, jamin partisipasi publik, lindungi kelompok rentan, dan dukung solidaritas rakyat.
“2025 membuktikan demokrasi kita bergerak mundur. Tapi sejarah menunjukkan kekuatan terbesar datang dari yang paling terpinggirkan,” kata Azis.
