Bollo.id – Benang merah ditarik dari dinding barat ke arah jendela di sisi timur ruangan. Di ujungnya, sehelai jas hujan ponco hijau muda digantung, kering dan tipis. Enam lilin putih diletakkan di atas piring kaca, dinyalakan satu per satu, lalu disebar di lantai dengan jarak yang rapat. Tidak ada musik. Tidak ada pengantar.
Seorang aktor berdiri di tengah panggung. Ia mengenakan kaus merah berlengan hitam, celana pendek, tas ransel, dan sarung yang disimpul di depan pinggang. Selama beberapa menit, panggung dibiarkan berbicara lewat benda-benda itu.
Pertunjukan berjudul “Itu, Dilukai Itu” dipresentasikan oleh Saka dalam Makassar Performance Laboratory, Minggu, 21 Desember 2025. Karya berdurasi sepuluh menit ini bergerak pelan dari gestur ke suara, dari benda ke pernyataan.
Saka mengambil ponco yang tergantung, lalu memakainya. Ia berdiri menghadap penonton dan mulai berbicara.
“Ini semua terjadi karena pembukaan lahan di hulu, akibat tata kelola dan izin negara,” katanya.
Bollo.id adalah media independen dan tidak dikuasai oleh investor. Sumber keuangan kami tidak berasal dari industri ekstraktif atau pihak-pihak yang memiliki afiliasi dengan industri tersebut. Dukung kami dengan berdonasi, agar bollo.id terus bekerja demi kepentingan publik.
Donasi melalui: bit.ly/donasibollo
Kalimat itu menjadi penanda perubahan. Panggung yang semula hening beralih menjadi ruang pernyataan politik. Dalam monolognya, Saka membacakan catatan deforestasi terbaru, menyebut izin pembukaan lahan untuk industri ekstraktif, dan mengaitkannya dengan bencana yang berulang.
Ia mengutip data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) tentang banjir dan longsor yang menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada 25–27 November lalu. Bencana itu menyebabkan 442 orang meninggal, 402 orang hilang, dan 156.918 orang mengungsi. (Per 7 Januari 2026 korban bertambah 1,778 jiwa)
Menurut WALHI, kerentanan ekologis meningkat akibat perubahan bentang ekosistem penting seperti hutan, diperparah oleh krisis iklim.
Dalam periode 2016–2025, WALHI mencatat sekitar 1,4 juta hektare hutan di tiga provinsi tersebut terdeforestasi. Kerusakan itu berkaitan dengan aktivitas 631 perusahaan pemegang izin tambang, HGU sawit, perizinan berusaha pemanfaatan hutan, proyek geotermal, hingga pembangunan PLTA dan PLTM.
“Atas nama transisi energi dan pembangunan ekonomi, proyek-proyek ini dijalankan tanpa mendengar dampaknya,” ujar Saka. “Akibatnya, warga justru berhadapan dengan banjir, longsor, dan hilangnya sumber penghidupan.”
Apa yang disampaikan Saka di panggung sejalan dengan pandangan bahwa bencana tidak semata dipicu oleh alam. Dalam buku At Risk (2003), Ben Wisner dan kawan-kawan menyebut bencana sebagai hasil dari keputusan politik dan ekonomi yang membuat sebagian warga hidup dalam risiko. Alam menjadi pemicu, tetapi kerentanan dibentuk oleh struktur.
Data Kementerian Kehutanan menunjukkan luas lahan berhutan Indonesia pada 2024 mencapai 95,5 juta hektare atau 51,1 persen dari total daratan. Namun kehilangan hutan terus terjadi setiap tahun. Deforestasi bersih, setelah dikurangi reboisasi, pada 2024 tercatat 175,4 ribu hektare. Mayoritas deforestasi bruto terjadi di hutan sekunder, yang kerap dianggap kurang bernilai karena pernah terganggu.
Status “kawasan hutan” tidak selalu berarti perlindungan. Reboisasi menutupi skala kehilangan, sebab hutan yang tumbuh kembali tidak setara dengan hutan yang hilang, baik dari segi keanekaragaman hayati maupun fungsi ekologis.
Di akhir pertunjukan, Saka meniup lilin satu per satu. Cahaya padam, ruangan kembali gelap. Ponco masih melekat di tubuhnya.
Di luar ruang pertunjukan, banjir dan longsor terus berulang. Panggung telah selesai, tetapi hutan yang hilang tak pernah benar-benar kembali.
Editor: Kamsah Hasan
