Ingat hak untuk bekerja, upah layak, dan kebebasan berserikat adalah hak konstitusional. Negara bertanggung jawab memenuhinya.
ESSAY
Suara kita sesungguhnya tak pernah diwakili oleh lembaga yang disebut DPR. Mereka hanya berceloteh omong kosong!
Penggunaan Strategic Law Suit Against Public Participation (SLAPP) membungkam partisipasi publik, telah marak terjadi di berbagai negara termasuk di Indonesia.
Warga Bara-baraya sama sekali tidak melanggar hukum, itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA).
Apa pangkal masalah hukum dari sengkarut konflik tanah yang menimpa warga Bara-Baraya?
