Keheningan di pesisir Kabaena Barat kini terasa mencekam, bukan karena suara ombak, tapi laut yang tak lagi memberi rasa aman bagi warga Suku Bajo, Desa Baliara, Kabaena Barat, Bombana, Sulawesi Tenggara. Laut jernih yang selama ini menjadi ruang hidup dan aman bagi warga Bajo, perlahan hilang. Jejak pertambangan nikel dari atas bukit merayap turun, merampas kejernihan laut sekaligus masa depan anak-anak pesisir. Aktivitas pertambangan nikel di sekitar Desa Baliara, diduga menjadi penyebab air laut keruh dan berbau.
Perubahan laut bukan sekedar gema dari keluhan warga, dampaknya hadir nyata. Kekeruhan itu kini menyimpan tragedi yang tak pernah dibayangkan sebelumnya, saat laut tak lagi mampu menyembunyikan maut di balik warnanya yang pekat.
Kisah pilu tenggelamnya dua anak Desa Baliara menggores duka dan amarah yang memuncak bagi AS dan D. Kejadian memilukan itu, mungkin benar musibah yang tak bisa dielakkan, tapi kondisi laut yang buruk seolah tak memberi celah harapan sedikit pun. Warga kesulitan mencari korban serta melakukan penyelamatan lantaran kondisi air laut yang terlampau keruh.
“Saya kira boneka yang terapung… saya garuk pakai kayu… Masya Allah, itu cucu saya,” kata AS dengan suara serak, seperti seseorang yang memikul beban bertahun-tahun dan baru kini mencoba menceritakannya. Saat itu ia melihat tubuh cucunya mengapung di kolong rumah panggung pemukiman suku Bajo Desa Baliara. Tempat yang biasanya menjadi ruang bermain aman bagi anak-anak pesisir.
AS ingat betul, hari itu air laut di pesisir Baliara terlihat tenang seperti kubangan air limbah dari aktivitas pertambangan yang menyimpan rahasia. Jarinya meremas ujung kaos yang sudah terlalu lama menahan cerita. AS menarik napas dalam-dalam. Ia menatap laut, suaranya keras sedikit serak mengingat kembali kisah cucunya yang tenggelam.
“Waktu jatuh itu cucuku… merah betul air laut, tidak kelihatan itu cucuku nanti mi da mengapung. Banyak orang di rumah. Sa kira ada apa,” kata-kata AS ini sudah lama menggantung. “Dulu… air di sini terang sekali, Nak,” katanya pelan, suaranya serak seperti berjalan di lantai rumah tua.
Sebelum perusahaan tambang masuk di Baliara, air laut di kolong rumah AS berwarna biru, bersih dan bening. Bahkan untuk turun melaut ia tak butuh puluhan mil serta berliter-liter bahan bakar, cukup di belakang rumah ia sudah bisa mendapat berbagai jenis ikan karang.
“Tapi sekarang di mana itu ikan, nanti mi (ikan) da tabrak mata pancing baru dia lihat (umpan). Dulu masih jauh itu (ikan) da sudah lihat (umpan). Dulu (sebelum ada perusahaan tambang) biar kita pasang jaring di pinggir-pinggir bisa kita dapat ikan,” kenang AS, Kamis, 09/10/2025.
Di rumah panggung lain, D juga menyimpan ingatan yang sama tajamnya. Siang itu, anaknya bernama Sy (3) tak terlihat di ruang tamu, tidak juga di kamar, tidak sedang menendang bola kecilnya seperti biasa. Suaranya senyap, hilang, hingga tubuh mungilnya ditemukan sudah tak bernyawa di kolong rumah.
“Kalau airnya tidak begini, mungkin bisa diselamatkan,” gumam D sambil menatap air keruh coklat kemerahan di bawah rumahnya, Kamis, 09/10/2025.
Ingatan D tentang siang itu selalu berkelindan dengan kenangan lain yang lebih lama, tentang laut yang pernah begitu jernih, air yang bisa disentuh tanpa rasa takut, dan menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari warga Bajo. Sebelum tambang datang, laut sebagai sumber air untuk hidup, biasa dipakai mencuci, memandikan bayi, hingga dipercaya sebagai obat alami yang diwariskan turun-temurun.
“Dulu kalau anak-anak batuk, kita kasih minum air laut langsung sembuh. Dulu, kita mandi, mencuci di bawah rumah ini. Biar satu jam kita di laut tidak ada gatal-gatal. Sekarang jangankan satu jam, satu detik (turun di laut) sudah gatal. Ada juga anak-anak mandi laut sekarang ini tapi begitu dia naik bengkak-bengkak mi badannya, gatal-gatal,” tutur D.
Ruang Aman yang Hilang di Pesisir Baliara
Kala itu, anak-anak Baliara mengenal laut sebagai halaman bermain yang luas dan ramah. Tempat tawa bergema dari pagi hingga senja, kulit mengerut oleh air asin, dan orang tua tak pernah cemas melepas mereka berenang di bawah rumah panggung. Kini, laut yang sama dipandangi dengan waswas, airnya dihindari, sentuhannya ditakuti, dan tawa anak-anak tak lagi seramai dulu.
Kenangan tentang laut yang bersahabat hanya hidup dalam ingatan para orang tua. Air yang dulu dipercaya menyembuhkan, membersihkan, dan mengasuh anak-anak, perlahan berubah. Rasa aman yang dulu melekat pada laut pun menghilang, digantikan kekhawatiran setiap kali anak-anak mendekat ke air.
Padahal 10 tahun yang lalu, salah satu TV swasta pernah membuat program “Si Bolang Bahagia di Baliara”, jejak digital yang tak pernah bisa dihapus. Bukti nyata betapa alam Baliara sangat menyatu dengan kehidupan warga pesisir.
Dalam acara itu, anak-anak Bajo Baliara terlihat bermain riang gembira, menyelam di laut yang biru. Mereka juga terlihat bahagia melompat dari jembatan kayu lalu berenang di area pemukiman suku Bajo Baliara. Bahkan Sy, anak D, menjadi talent balita di acara itu. Tapi laut yang dulunya menjadi tempat bermain kini menjadi sumber penyakit bahkan bisa mengancam nyawa.
Tak berhenti di situ, perubahan air laut juga merembes ke tubuh warga, meninggalkan jejak di kulit, perih dan gatal yang tak kunjung sembuh. Dari air yang dulu dipercaya menyehatkan, kini laut menjadi sumber keluhan yang dirasakan hampir setiap hari.
La, nelayan paruh baya di Desa Baliara tahu betul bagaimana kulitnya perih karena air laut. Seperti biasa, La bersilah diambang pintu, menggaruk kulitnya sedikit cepat seperti seseorang yang sudah terlalu sering kalah oleh rasa sakit sehingga tak punya lagi tenaga untuk marah. Di kulit pergelangan tangannya, di lingkaran lututnya hingga pangkal paha, garis-garis kemerahan itu mengering seperti peta luka basah yang tak pernah hilang.
Matanya menyusur laut sesaat, sebelum ia menatap ke bawah kolong rumah, tempat air laut tak lagi cair, melainkan mengental seperti lumpur.
“Dulu, biar jarum jatuh bisa dilihat. Sekarang? Linggis jatuh saja tertanam. Langsung hilang, karena lumpur,” katanya membuka percakapan saat dikunjungi, Jumat, 10/10/2025.
“Gatal-gatal ini dulu tidak ada,” katanya sambil menggaruk-garuk jarinya yang gemetar.
Ia mengatakan, sekarang hanya ada air merah kecoklatan yang kental berlumpur. Ombak kecil datang tanpa riang, hanya membawa bau logam dan tanah yang menyengat.
“Baru ada lumpur begini… baru ada mi gatal-gatal.”
La bukan karakter lelaki yang mudah mengeluh. Seumur hidupnya ia aktif sebagai nelayan. Dulu ia kerap menangkap gurita, memancing ikan karang, dan mencari teripang di bawah rumah-rumah panggung Baliara. Laut ia anggap seperti rumah keduanya. Kini justru laut itulah yang pertama membuatnya sakit.
“Kalau da datang (gatal-gatal), tidak tidur ko, Kita seperti mau gila,” katanya sambil menunjukkan bagian-bagian tubuhnya yang paling parah.
Ia tertawa kecil, bukan karena lucu, tapi karena rasa pahit yang terlalu sulit lagi ia bendung.
“Ini… dari lutut, bokong sampe di bawah e. Jangan mi sa buka semua toh,” katanya malu-malu. “Terlalu parah.” Bukan hanya dia. Istrinya juga terkena gatal-gatal.
La berbisik, bahkan seorang perempuan tua di kampung ini juga telah meninggal dunia akibat badannya penuh luka gatal yang tak pernah sembuh.
“Obat berapa mi habis? Tidak berhenti. Tuhan saja yang tahu,” katanya.
Seperti kebanyakan warga di Baliara, La mengaku belum pernah memeriksakan diri ke Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Ia memilih bertahan dengan obat warung atau membiarkan keluhan itu berlalu dengan sendirinya. Bukan karena abai, tapi tak punya biaya. Uang hasil melaut yang ia dapat cukup untuk makan saja sudah bersyukur. Perih, luka dan gatal yang muncul setiap kali bersentuhan dengan air asin terpaksa harus ditahan. Hidup keluarganya harus terus berjalan, bertumpu pada perahu kecil yang kerap tertanam lumpur saat musim barat datang.
“Kalau tidak melaut, mau makan apa? merokok apa? Anak butuh uang sekolah,” ujarnya.
Tak banyak yang bisa ia lakukan selain menahan amarah dan menyimpan lelah. Lelah seorang nelayan yang kehilangan laut jernih, rumah kedua, dapur, sekaligus warisan masa depan anaknya. Namun sebagai warga Suku Bajo Baliara, ia tak punya pilihan selain tetap tinggal dan bertahan.
“Lebih baik mati daripada begini terus,” katanya lirih.
Keluhan gatal-gatal yang disampaikan warga Baliara sejalan dengan catatan medis Puskesmas Kabaena Barat. Puskesmas mendata sepanjang tahun 2024 tercatat ada 100 kasus penyakit kulit dari perkampungan yang dihuni 140 Kepala Keluarga (KK) tersebut. Jumlah tertinggi terjadi pada Januari dengan 15 kasus, disusul Agustus sebanyak 14 kasus.
Pada Februari dan Maret, masing-masing tercatat 6 kasus. Angka kembali meningkat pada April menjadi 12 kasus. Sementara pada Mei hingga Juli, jumlah penderita berada pada kisaran lebih rendah, antara lima hingga delapan kasus per bulan, namun tetap menunjukkan pola keberlanjutan penyakit. Memasuki Oktober hingga Desember, jumlah kasus kembali berada di kisaran 7 hingga 8 penderita setiap bulan.
Meski begitu, Kepala Puskesmas Kabaena Barat, Daeng Masiar, mengatakan jumlah kunjungan pasien dengan keluhan penyakit gatal-gatal tidak mengalami lonjakan yang signifikan.
“Dari hasil kunjungan pasien yang datang berobat itu tidak signifikan kenaikannya,” ucapnya, Sabtu, 11/10/2025.
Dugaan Deforestasi Besar di Balik Krisis Pesisir Baliara
Persoalan alam akibat tambang di Baliara disinyalir berakar dari perbukitan Kabaena Barat, tempat hutan-hutan primer perlahan dibuka dalam kurun waktu panjang. Dari kawasan hulu itulah, tanah terbuka dan sedimen diduga mengalir mengikuti kontur alam, membawa dampak berlapis hingga ke pesisir yang menjadi ruang hidup Suku Bajo.
Dugaan kuat tergambar dari jejak pembukaan hutan (deforestasi) berskala besar di Kabaena Barat, kurang lebih dalam dua dekade terakhir. Berdasarkan data rekaman citra satelit Global Forest Watch (GFW). Sepanjang tahun 2001 sampai 2024, area of interest Desa Baliara, Kabaena Barat, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, kehilangan 3,60 ha hutan primer basah atau setara 5 kali lapangan sepak bola standar internasional. Angka itu juga menyumbang 50 persen kehilangan tutupan pohon dari periode yang sama.
Sedangkan dalam kurun waktu satu setengah tahun terakhir, periode April 2024 sampai Oktober 2025, ada 33.769 titik koordinat sinyal peringatan deforestasi yang terekam citra satelit GFW di wilayah Desa Baliara, Kabaena Barat, dengan luas total area yang dugaan kuat terdeteksi mengalami kehilangan tutupan pohon mencapai 414 hektare.
Khusus di wilayah aktivitas pertambangan nikel yang tak jauh dari permukiman Suku Bajo, Desa Baliara, citra satelit Copernicus merekam timelapse bukaan lahan akibat aktivitas pertambangan nikel secara detail baik itu perubahan drastis warna air laut maupun data profil elevasinya.
Berdasarkan data profil elevasi Copernicus, kemiringan lahan dari punggung bukit (lokasi aktivitas pertambangan) menuju pesisir permukiman Suku Bajo Baliara dugaan kuat tercatat mencapai minus 3,68 persen. Sedangkan jarak antara titik tertinggi area tambang dan pemukiman warga sekitar kurang lebih dua kilometer.
Masih berdasarkan data elevasi Copernicus, dalam bentang yang relatif pendek itu, ketinggian tanah menurun tajam, dari sekira 80 meter di atas permukaan laut di kawasan bukit tambang menjadi hanya 11 meter di atas permukaan laut di pemukiman Bajo Baliara. Dugaan kuat kemiringan alami itu membentuk jalur gravitasi yang memudahkan air hujan, bersama sedimen dan lumpur dari area terbuka bekas tambang lalu meluncur ke bawah tanpa banyak hambatan.
Saat hujan turun dengan intensitas tinggi, indikasi pencemaran dari area bukit bekas galian tambang mengalir mengikuti jalur-jalur alami yang terekam dalam citra satelit. Aliran ini kemudian diarahkan menuju bak-bak penampung milik perusahaan tambang nikel yang posisinya hanya sekira kurang lebih 50 meter dari permukiman warga.
Namun, pada kondisi debit air yang tinggi terutama saat puncak musim hujan kapasitas kolam penampung diperkirakan tidak mampu menahan seluruh aliran. Air yang bercampur lumpur kemudian meluap. Dari kolam penampung, aliran itu diarahkan ke selokan besar atau got utama. Bermula dari titik inilah, indikasi pencemaran berupa muntahan air bercampur sedimen bergerak langsung menuju area permukiman Suku Bajo di Desa Baliara.
“Cobanya waktu hujan kita datang di sana, Pak. Kita lihat, tahambur airnya. Tidak muat itu anu, aliran dan kubangan bak (kolam) penampung. Tahambur sampai di sini itu air kalau waktu hujan,” ujar AM, nelayan yang rumahnya berada tak jauh dari mulut got besar. Bahkan ia mengaku lumpur di bawah kolong rumahnya setinggi lutut orang dewasa.
Pengakuan AM itu sejalan dengan temuan jurnalis di lapangan. Siang itu, Sabtu, 11/10/2025, pengamatan dilakukan di sekitar area pemakaman umum. Tepat di seberang jalan, sebuah jembatan kecil membentang. Di bawahnya, got besar terlihat terbuka, diduga kawasan itu menjadi jalur utama aliran air bercampur sedimen yang mengarah langsung ke pemukiman Kampung Bajo Baliara.
Di atas jembatan itu terdapat deker (tempat duduk di sisi jembatan), tempat warga biasa singgah. Dari sana, sebuah plang tampak berdiri di atas timbunan tanah sekitar 50 meter ke arah atas bukit. Plang itu membelakangi jalan, seolah menyembunyikan wajahnya.
Saat didekati, plang tersebut bertuliskan milik PT Timah Investasi Mineral (PT TIM), dengan keterangan “Titik Pantau I” lengkap dengan koordinat geografis.
Beberapa meter dari titik itu, sebuah papan informasi berukuran besar berdiri di atas gundukan tanah. Papan tersebut juga milik PT Timah Investasi Mineral, bertuliskan “Papan Informasi dan Data Harian Titik Penataan 1”. Di dalamnya tertera data pemantauan September 2024 dengan standar baku mutu pH 6,9–9,0 dan TSS 200. Namun hampir seluruh kolom mencantumkan keterangan seragam: TAA (Tidak Ada Air) dan TM (Tidak Mengalir).
Di bawah papan informasi itu, alur air semakin terlihat jelas. Sekitar lima meter ke bawah, terdapat kubangan seperti kolam berbentuk kotak seukuran bak mandi, kolam pertama berukuran sekira 2,5 meter persegi. Dari kolam ini, air dialirkan ke kolam kedua, lalu ke kolam ketiga yang posisinya semakin mendekati rumah warga. Aliran berlanjut ke kolam keempat, sebelum akhirnya dilepas langsung ke got besar yang berada di bawah jembatan kecil.
Dari titik pelepasan terakhir itu, jaraknya hanya sekitar delapan meter menuju mulut got besar yang terbuka lebar dan menghadap langsung ke pemukiman warga Suku Bajo Baliara. Di sinilah indikasi pencemaran air dari atas bukit melalui kolam penampung berakhir, membawa sedimen dan lumpur ke ruang hidup warga Bajo Baliara.
Laut Baliara dalam Ancaman Serius
Hal itu juga relevan dengan pantauan Satya Bumi di lapangan. Berdasarkan hasil observasi Satya Bumi di wilayah permukiman suku Bajo Baliara, selain luapan air sebagai indikasi pencemaran saat hujan, mereka menemukan jejak air laut yang berubah menjadi keruh, tingginya sedimentasi, konsentrasi logam berat abnormal yang konsisten dengan pola indikasi pencemaran yang biasanya disebabkan oleh limpasan tambang nikel, erosi tanah tambang, serta pembuangan limbah mineral. Satya Bumi menilai aktivitas tambang di atas bukit terindikasi sebagai sumber terjadinya erosi, membawa sedimen kaya logam ke laut.
“Ini bukan kebetulan, ini rantai sebab-akibat yang sangat jelas sesuai yang dilaporkan dan didokumentasikan Satya Bumi,” terang Dany Alfalah, Divisi Kampanye Satya Bumi. Jumat, 12/12/2025.
Dany menegaskan, perubahan kualitas air di Baliara juga terjadi bersamaan dengan meningkatnya curah hujan dan banjir yang berulang. Bahkan air laut yang meluap ke kawasan rumah panggung masyarakat Bajo kerap meninggalkan endapan lumpur, memicu bau menyengat, serta mengubah karakter perairan pesisir yang selama ini menjadi ruang hidup utama masyarakat. Dimana laut merupakan sumber ekonomi, ruang hidup, identitas, dan budaya bagi suku Bajo.
“Ketika laut tercemar, ini berarti kehidupan mereka juga ikut hilang. Anak-anak Bajo tak lagi bisa belajar berenang, kulit mereka gatal, dan laut tempat mereka tumbuh kini berubah menjadi sumber penyakit. Ini secara tidak langsung juga memutus budaya yang diwariskan turun temurun,” tegas Dany.
Pembuktian secara ilmiah juga dilakukan melalui uji kualitas air laut di Desa Baliara oleh Satya Bumi pada tahun 2024 lalu. Tujuannya untuk menilai secara objektif apakah perairan Baliara masih berada dalam kondisi aman bagi biota laut dan manusia. Pengujian sampel dilakukan di laboratorium independen berstandar IPB University terhadap 14 parameter uji, meliputi unsur fisika, kimia, serta logam terlarut. Seluruh hasil pengujian dianalisis dengan mengacu pada baku mutu lingkungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.
Hasilnya menunjukkan situasi yang mengkhawatirkan. Dari seluruh parameter yang diuji, mayoritas menunjukkan nilai di atas ambang batas aman yang ditetapkan pemerintah. Satya Bumi juga menilai temuan itu sebagai indikasi kuat bahwa perairan Baliara sedang berada dalam tekanan pencemaran serius dan tak dapat lagi dikategorikan sebagai perairan laut alami yang sehat.
Dari 14 parameter yang diuji, sembilan di antaranya terdeteksi melampaui baku mutu. Bahkan, beberapa menunjukkan tingkat pencemaran yang ekstrem. Konsentrasi kadmium tercatat hingga 1.000 kali di atas ambang batas aman, nikel hampir 70 kali lipat, sementara timbal dan tembaga juga jauh melampaui standar. Lonjakan kadar sulfida, amonia, dan nitrat mengindikasikan adanya pembuangan bahan pencemar yang berlangsung secara terus-menerus.
“Ini menandakan bahwa Laut Baliara sedang diracuni, dan sumber racun itu bukan berasal dari proses alamiah,” papar Dany Alfalah, Divisi Kampanye Satya Bumi.
Selain dampak ekologis, Satya Bumi juga mencatat konsekuensi sosial ekonomi yang semakin nyata di pesisir Baliara. Nelayan Bajo terpaksa melaut lebih jauh untuk mendapatkan ikan yang layak konsumsi, peningkatan biaya operasional, sementara hasil tangkapan justru menurun. Bahkan menurut Satya Bumi, dalam jangka panjang, kondisi tersebut akan memperbesar resiko kemiskinan dan kerentanan pangan di komunitas pesisir suku Bajo Baliara.
Dari sisi kesehatan, hasil uji laboratorium independen yang dianalisis Satya Bumi menunjukkan keterkaitan langsung antara penurunan kualitas air laut dan meningkatnya keluhan kesehatan warga. Dampak yang dirasakan masyarakat beragam, mulai dari iritasi kulit, gatal-gatal kronis, gangguan pernapasan, hingga kekhawatiran terhadap paparan logam berat secara terus-menerus. Paparan tersebut tidak hanya terjadi melalui kontak langsung dengan air laut yang tercemar, tetapi juga lewat konsumsi biota laut serta partikel debu yang terbawa angin dari kawasan aktivitas tambang.
Merujuk pada hasil uji laboratorium independen, perubahan signifikan kualitas air, terutama warna dan sedimentasi serta catatan keluhan kesehatan masyarakat, Satya Bumi menilai terdapat dugaan kuat bahwa sumber utama pencemaran pesisir laut Baliara berasal dari aktivitas pertambangan di kawasan perbukitan yang bermuara langsung ke wilayah pesisir.
“Kami melihat sangat kuat dugaan cemaran berasal dari tambang, apalagi di bukit terdapat dua konsesi yaitu PT Timah Investasi Mineral dan PT Trias Jaya Agung. Tanggul penampungan limbah perusahaan tersebut sempat bocor akibat hujan yang deras pada Maret 2024 dan permasalahan banjir sering kali terjadi di Baliara ketika hujan deras,” ungkap Dany.
PT TIM Bantah Cemari Pesisir Baliara
PT Timah Investasi Mineral (PT TIM) memberikan klarifikasi terkait aktivitas pertambangan nikel yang mereka jalankan di wilayah Baliara, Kabaena Barat, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Ditanya mengenai keberadaan laporan lingkungan tahunan atas aktivitas pertambangan di Baliara, Kepala Teknik Tambang PT TIM, Tatang Warsito menegaskan bahwa seluruh dokumen lingkungan tersedia dan dilaporkan secara rutin. Namun, hingga wawancara ini dilakukan, pihak perusahaan tidak memperlihatkan dokumen fisik maupun salinan digital kepada jurnalis.
“Laporan itu ada dan lengkap. Kami menyampaikan laporan harian secara real time, mingguan, bulanan, triwulan, semester, hingga tahunan kepada Kementerian Lingkungan Hidup,” jelasnya melalui pesan singkat, Sabtu, 11/10/2025.
Menanggapi keluhan warga terkait keruhnya air laut serta meningkatnya kasus penyakit kulit di sekitar permukiman Suku Bajo, Tatang menyatakan perusahaan telah melakukan berbagai langkah mitigasi dan berupaya mengurangi kekeruhan air laut, mulai dari pembuatan bronjong sampai penyedotan lumpur. Perusahaan menegaskan bahwa aktivitas tambang mereka tidak menjadi penyebab dari dampak kesehatan yang dialami masyarakat.
“Kami (PT TIM) juga melakukan pemeriksaan kesehatan masyarakat. Dari hasil laboratorium air limbah, tidak ditemukan kandungan yang berbahaya bagi kulit. Karena itu, kami meyakini penyakit kulit yang muncul bukan dampak dari aktivitas kami,” katanya.
Selain upaya mitigasi tersebut, PT TIM juga mengklaim telah menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) serta kegiatan pengelolaan lingkungan di wilayah Baliara.
“Program CSR yang kami lakukan antara lain pengobatan gratis untuk warga Baliara, pembuatan sodetan untuk mengurangi volume air yang terlalu besar menuju kampung, serta penyedotan lumpur,” lanjutnya.
Terkait keberlanjutan hidup masyarakat Bajo di sekitar area operasi, perusahaan juga mengklaim telah melaksanakan program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM).
“PT TIM melaksanakan program PPM dengan sembilan aspek serta pembagian ring 1, 2, dan 3 di area operasi, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sultra, Ibnu Hendro Prasetianto, menyampaikan dalam waktu dekat berencana melakukan peninjauan langsung ke lokasi tambang sebagai tindak lanjut dari keluhan warga Baliara.
“Kami (DLH) telah berkoordinasi dengan Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup (Pusdal LH) Sulawesi dan Maluku (SUMA) berencana melakukan peninjauan langsung ke lokasi. Cuma memang masih terkendala koordinasi dengan perwakilan regional di Makassar,” katanya saat ditemui di kantor DLH Sultra, Rabu, 28/01/2026.
Diketahui, sebelumnya DLH Sultra telah melakukan verifikasi lapangan ke area tambang, termasuk meninjau keberadaan sedimen pond (kolam pengendapan). Namun, pemeriksaan ini dilakukan saat kondisi cuaca normal, bukan ketika hujan deras yang kerap menimbulkan keluhan dari warga. Menurut warga, sedimen pond meluap saat hujan deras, sedangkan saat kondisi kering, limpasan tertahan dan tidak langsung mengalir ke laut. Secara teknis, limpasan dari sedimen pond berpotensi mengarah langsung ke laut ketika curah hujan di atas rata-rata, membawa material endapan.
DLH mengakui kondisi ini sebagai persoalan serius yang membutuhkan penanganan. “Kalau hujan keras di atas normal, itu pasti keluar ke laut. Sedimen pondnya memang harus dilakukan penanggulangan,” ujar Ibnu.
Sementara itu, sebagai langkah pencegahan, DLH akan memperlebar saluran air dan membangun kolam pengendapan. Rencana ini akan diwujudkan melalui kerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) terkait, termasuk proses pembebasan lahan. Tujuannya untuk memperlambat aliran air dan mencegah limpasan langsung ke laut. “Di situ nanti ada rencana kolam sedimen pond, intinya untuk menghambat air agar tidak langsung masuk ke laut,” jelas Ibnu.
Dalam konteks keterbukaan informasi publik, Ibnu Hendro Prasetianto menyoroti kewajiban perusahaan untuk menampilkan hasil uji lingkungan secara terbuka pada papan informasi. “Di papan informasi itu harusnya ada laporan hasil ujinya. Perusahaan wajib mengambil sampel air laut dan sedimen pond dan hasilnya itu harus ditulis di papan informasi,” tegas Ibnu.
Dari sisi pengawasan, Muhammad Arfandi, Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan DLH Sultra, menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan penegakan hukum lingkungan (Gakkum). Menurutnya tanpa langkah pemulihan menyeluruh, persoalan ini akan terus berulang. Terlebih kondisi sedimentasi di perairan Baliara merupakan akumulasi bertahun-tahun, bukan kejadian sesaat. Hasil penelusuran citra satelit menunjukkan, endapan sedimen telah terbentuk setidaknya dalam lima tahun terakhir dan akan semakin terlihat saat hujan dengan intensitas tinggi terjadi.
“Kemungkinan sumber limpasan tidak hanya berasal dari satu IUP. Tapi DLH Sultra punya keterbatasan kewenangan untuk menelusuri seluruh area konsesi di sekitar Baliara,” ungkap Arfandi, Rabu, 28/01/2026.
Ke depan, DLH Sultra mendorong penerapan PSKH (Pencegahan Sengketa Lingkungan Hidup) yang tidak hanya menargetkan pemulihan kualitas lingkungan tetapi juga mengevaluasi dampak sosial ekonomi terhadap masyarakat. Dalam skema tersebut, kerugian nelayan yang kini harus melaut lebih jauh dengan hasil tangkapan menurun akan masuk dalam perhitungan dampak pencemaran.
Di akhir wawancara, DLH menyatakan akan mengirimkan surat rekomendasi kepada Kementerian Lingkungan Hidup agar dugaan pencemaran ini segera ditindaklanjuti.
“Rekomendasi kami, kami akan bersurat ke Kementerian Lingkungan Hidup untuk cepat ditindaklanjuti begitu,” ungkap Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sultra, Ibnu Hendro Prasetianto.
Namun hingga akhir wawancara dilakukan, DLH Sultra mengakui belum menelusuri laporan kesehatan dari Puskesmas Kabaena Barat untuk mendalami keluhan warga terkait penyakit kulit dan gangguan kesehatan lain yang diduga akibat sedimentasi di laut.
Dari ruang kosong antara pengakuan dan tindak lanjut itulah, warga Baliara bertahan, menggantungkan hidup pada laut yang kian berubah. Di pesisir ini, harapan masih disandarkan pada air yang hari ini keruh, namun tetap diyakini suatu hari bisa kembali jernih, seperti ingatan mereka tentang laut yang dahulu memberi hidup. Nelayan akan terus melaut, lebih jauh dan lebih lama, sembari menunggu janji pemulihan benar-benar menjelma tindakan.
Dan selama ombak masih datang ke pesisir Baliara, harapan itu tak akan benar-benar pergi.
Editor: Kamsah Hasan
