Bollo.id — Jolly Roger atau bendera bajak laut dalam serial kartun One Piece yang dikibarkan menjelang peringatan kemerdekaan Indonesia ramai dibahas dalam media beberapa hari terakhir.
Oleh negara—pemerintah, khususnya DPR—bendera berlatar hitam dengan gambar tengkorak bertopi jerami dianggap sebagai simbol provokasi. Padahal itu adalah simbol kritik atas kondisi sosial politik di Indonesia yang sedang buruk-buruknya.
“Beberapa orang mengatakan bahwa itu bagian dari sikap protes kondisi negara ini,” kata Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof Sukri Tamma kepada Bollo.id, Minggu, 3 Agustus 2025.
“Mereka kecewa pada beberapa hal sehingga kemudian menunjukkan protes itu dengan menaikkan bendera yang bukan hanya bendera merah putih, yaitu bendera One Piece Ini.”
Bollo.id adalah media independen dan tidak dikuasai oleh investor. Sumber keuangan kami tidak berasal dari industri ekstraktif atau pihak-pihak yang memiliki afiliasi dengan industri tersebut. Dukung kami dengan berdonasi, agar bollo.id terus bekerja demi kepentingan publik.
Donasi melalui: bit.ly/donasibollo
Dosen Ilmu Politik itu mengatakan bahwa kekecewaan dalam bentuk protes itu dikemas dengan humor oleh masyarakat. Humor tersebut menjadi bentuk komunikasi politik masyarakat yang memiliki literasi politik ke negara.
“Ini cara-cara masyarakat berkomunikasi kepada pemerintahnya atau kepada pimpinannya. Beberapa orang melihat bahwa ada hal yang bermasalah sehingga mungkin ini perlu untuk mendapat perhatian dengan cara mengomunikasikan, humor politik,” terangnya.
Pengibaran bendera fiksi One Piece ini bukanlah masalah jika bendera tersebut tidak menggantikan bendera sebagai simbol negara. “Mereka tidak menggantikan merah putih, mereka hanya mengibarkan ini bersamaan (di Agustus) atau mereka hanya menunjukkan bahwa ada ekspresi seperti ini,” katanya.
Bendera One Piece dikibarkan di tempat terpisah. Jolly Roger sama sekali tak melanggar untuk menggantikan Merah Putih sebagaimana yang tertuang dalam UU 24 Tahun 2009. Menurut Sukri, peristiwa ini hanya ekspresi demokrasi masyarakat Indonesia saat ini.
“Saya kira itu bagian dari ekspresi karena apa bedanya menaikkan bendera lainnya. Misalnya kan ada juga selama Agustus, ada umbul-umbul lain warna hijau merah dan selanjutnya ada macam-macam. Nah kali ini mungkin ekspresi masyarakat itu One Piece,” ujarnya.
“Kecuali kalau bendera One Piece Itu diplesetkan atau ditambahkan dengan kalimat-kalimat yang barangkali masuk dalam pelanggaran KUHP ya itu mungkin dia akan melanggar, tapi kalau tidak, ya tidak. Saya kira karena tidak ada hal yang dilanggar, saya kira itu ekspresi-ekspresi saja begitu,” Prof Sukri menambahkan.
Sekilas tentang One Piece
One Piece adalah anime petualangan yang rilis pada 1999 dan diadaptasi dari manga karya Eiichiro Oda yang terbit sejak 1997. Cerita ini memuat perjalanan seorang pemuda bernama Monkey D. Luffy dalam mengejar kebebasannya sebagai bajak laut.
Luffy, bersama kru Topi Jerami (Mugiwara), berlayar menjelajahi lautan dengan kapal dan bendera bajak laut (Jolly Roger). Meski disebut bajak laut, mereka kerap membantu masyarakat yang tertindas yang menghadapi ketidakadilan.
Baca juga artikel serupa: Menertawakan Negara yang Cemas karena Jolly Roger One Piece
“Kenapa pakai jolly roger kru Mugiwara? Karena mereka bajak laut yang memperjuangkan kebebasan masyarakat yang sedang tertindas penjajahan di dalam cerita,” kata Arief, fans yang tergabung dalam komunitas One Piece Makassar, Minggu, 3 Agustus 2025.
Dalam dunia One Piece, ada tiga kekuatan besar: bajak laut, pemerintah dunia, dan warga sipil. Pemerintah dunia digambarkan sebagai otoritas yang menerapkan keadilan absolut.
“Bagi kru Mugiwara, ‘keadilan’ versi pemerintah dunia itu tidak sejalan sama pemahaman mereka yang mengutamakan kebebasan dalam segi apapun,” lanjutnya.
Contoh kebebasan Bajak Laut Topi Jerami (Mugiwara) adalah pemulihan rakyat-negara Alabasta dari manipulasi politik Baroque Works yang dipimpin oleh Crocodile. Selain itu, di arc terbaru, Mugiwara membebaskan warga Wano dari tirani Shogun yang mengakibatkan pencemaran lingkungan dan krisis pangan.
Editor: Sahrul Ramadan
