Bollo.id — Blok Tanamalia di Kecamatan Towuti, Luwu Timur, Sulawesi Selatan, menjadi lokasi konflik agraria yang intens antara masyarakat lokal dan PT Vale Indonesia.

Konflik ini menyoroti perjuangan masyarakat untuk mempertahankan hak atas tanah dan ruang hidup mereka di tengah tekanan industri tambang.

Masyarakat secara tegas menolak perluasan tambang nikel karena khawatir akan kerusakan kampung, hilangnya lahan pertanian seperti lada sebagai mata pencarian utama, dan pencemaran lingkungan.
Artikel lengkap tentang Blok Tanamalia bisa dibaca di sini: Intimidasi dan Ancaman Ekologi di Blok Tanamalia
PT Vale mulai melakukan eksplorasi sejak 2022. Sebelum kontrak karya berakhir pada Desember 2025, pemerintah telah memperpanjangnya hingga 2035. Sejak awal, penolakan warga di Blok Tanamalia berhadapan langsung dengan aparat.

Sejak 2022, warga menghadapi berbagai bentuk intimidasi, termasuk didatangi polisi bersenjata lengkap yang disebut membela perusahaan, ancaman penjara jika menolak menandatangani surat pernyataan, dan bahkan ancaman pembakaran kendaraan warga.

Bollo.id adalah media independen dan tidak dikuasai oleh investor. Sumber keuangan kami tidak berasal dari industri ekstraktif atau pihak-pihak yang memiliki afiliasi dengan industri tersebut. Dukung kami dengan berdonasi, agar bollo.id terus bekerja demi kepentingan publik.
Donasi melalui: bit.ly/donasibollo
Polisi dinilai lebih berpihak kepada perusahaan daripada melindungi rakyat. Aktivitas eksplorasi PT Vale menimbulkan ancaman ekologi serius. Blok Tanamalia adalah habitat penting bagi satwa endemik seperti anoa, babi rusa, dan burung maleo.

Penambangan masif dikhawatirkan akan memicu deforestasi, banjir, longsor, pencemaran sumber air, dan perubahan lahan produktif menjadi lubang tambang, menyebabkan krisis ekonomi lokal.

Bahkan, tumpahan minyak HSFO dari pipa perusahaan sudah mencemari persawahan, sungai, dan Danau Towuti di Desa Lioka. Pemerintah telah memperpanjang kontrak karya PT Vale hingga 2035 dan menerbitkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan tanpa melibatkan masyarakat.

WALHI Sulsel menilai negara lebih berpihak pada investasi daripada keselamatan rakyat dan lingkungan. Meskipun ada penolakan keras dan aksi demonstrasi warga, PT Vale enggan memberikan komentar detail.

Editor: Sahrul Ramadan